Example floating
Example floating
Sorot

Lsm Perak Laporkan Kasus Korupsi Bandara Selayar di Kejati Sulsel

79
×

Lsm Perak Laporkan Kasus Korupsi Bandara Selayar di Kejati Sulsel

Sebarkan artikel ini
Burhan Salewangang, SH Koordinator Divisi Hukum dan Pelaporan LSM PERAK Indonesia.
Burhan Salewangang, SH Koordinator Divisi Hukum dan Pelaporan LSM PERAK Indonesia.

Melakukan penyimpangan administrasi proyek dengan cara membuat  dokumen pencairan yang tidak sesuai dengan kontrak, dugaan Mark up progres kemajuan pekerjaan dan manajemen pelaksanaan pekerjaan kontruksi yang tidak berjalan sebagaimana mestinya sudah dapat dipastikan bahwa kondisi ini sangat merugikan instansi pemilik proyek.

“Hasil pelaksanaan pekerjaan yang diserahkan tidak sesuai dengan kontrak yang disepakati sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian negara di akhir masa kontrak,” terangnya.

banner 325x300

Lebih jauh Burhan mengatakan, KPA dalam hal ini Kepala UPPB Bandara H. Aroepala Kabupaten Kepulauan Selayar punya peran penting dalam penyusunan perencanaan dan menyepakati proses administrasi terkait proyek tersebut.

Artinya KPA tahu jelas kegiatan proyek tersebut baru di ACC. Jadi KPA dan Kontraktor harus juga mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum.

“Jadi hari ini kami melaporkan Kepala Bandara selaku KPA dan Kontraktornya secara  resmi dan dengan tegas meminta Kajati Sulsel memberikan atensi khusus termasuk melakukan supervisi terkait kasus ini agar KPA dan Kontraktor pelaksananya juga mendapatkan hukuman yang setimpal atas perbuatannya,” tegas Burhan.

Jadi menurut Burhan, intinya kasus ini belum tuntas dan kami akan terus kawal serta mendesak Kejati melakukan pengembangan atas laporan kami.

“Karena selain PPK dan Konsultan, masih ada pihak lain yg wajib bertanggung jawab dan saling terkait seperti, PPATK sebagai pejabat pembantu PPK dalam melasanakan kegiatan Pengguna anggaran PA. Dan kuasa pengguna anggaran KPA dan Pejabat penerima hasil pekerjaan(PPHP) dan pengawas interen pemerintah (APIP)” Pungkasnya.

Jadi memang perlu pengembangan kasus tersebut agar semakin terang benderang dalam penegakan hukum.

Diketahui proyek pemenuhan standar runway strip Bandar Udara H. Aroepala senilai Rp 11.165.875.000, oleh BPK RI Perwakilan Sulawesi Selatan 30 Desember 2022 menemukan kerugian negara sebesar Rp 1.608.573.283.

Proyek tersebut dikerjakan Jhon Sapuli sebagai pelaksana, namun turut menyeret nama H. Bahtiar selaku Direktur CV Nur Passibunan. Dimana diduga perusahaan tersebut dipinjam pakai oleh Jhon Sapuli. (*)

Editor : Dento

Bagaimana Pendapat Anda ?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
Example 300250