“Sarbini, sebagai pemilik tanah awal dengan Sertifikat Hak Milik (SHM), tidak pernah diperiksa baik di Polres Maros maupun di Propam Polda Sulsel. Dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) hanya nomor dan nama SHM-nya yang disebut,” ungkap BS.
BS menilai penyidik tidak profesional dalam menjalankan tugasnya dan meminta kepada Presiden Republik Indonesia, Menteri ATR/BPN, serta Kepala Kepolisian untuk memberikan perlindungan hukum agar tidak menjadi korban kriminalisasi.
Menurut BS, penyidik hanya mendengarkan keterangan sepihak dari terlapor tanpa mendalami bukti-bukti yang ia berikan.
Ia juga mencurigai adanya pemutarbalikan fakta dalam kasus ini sehingga dirinya dijadikan terlapor.
“Terkait pembuktian atau fakta-fakta sudah jelas, dan saya mencurigai alas hak yang dimiliki terlapor janggal. Saya meminta agar saksi kunci atas nama Sarbini diperiksa karena terlapor membeli tanah dari Sarbini. Ini penting agar kasus ini menjadi terang benderang,” tegas BS.
BS berharap kasus ini dapat diusut tuntas dengan memeriksa saksi kunci agar keadilan dapat ditegakkan dan ia tidak menjadi korban ketidakadilan.
Editor : Dento
