Akhirnya, pada tanggal 20 Juni 2022, BS melaporkan kasus ini ke Polres Maros dengan Nomor LP.178/V/2022/SPKT POLRES MAROS.
Namun, penyidikan kasus ini berjalan lambat. Pada tanggal 24 Oktober 2022, pengembalian batas tanah dilakukan oleh pihak terlapor berdasarkan sertifikat tanah tahun 2013.
BS memprotes cara pengembalian batas yang mengikuti versi terlapor, namun penyidik menyarankan agar BS tidak memprotes dan membiarkan petugas BPN bekerja.
Meskipun kasus ini sedang dalam proses hukum, terlapor tetap melanjutkan kegiatannya di tanah yang disengketakan. Pada tanggal 22 November 2022, terlapor bahkan menebangi tanaman di lokasi tersebut.
Hingga saat ini, saksi kunci Sarbini belum diperiksa oleh penyidik. BS menegaskan bahwa pemeriksaan saksi kunci sangat penting untuk membuktikan keabsahan sertifikat tanah yang diterbitkan atas nama Sarbini pada tahun 2013.
Sertifikat tersebut diduga palsu karena terdapat perbedaan luas tanah yang tercantum dalam sertifikat dan gambar situasi.
BS juga mempertanyakan dasar penerbitan SP2HP oleh Polres Maros yang seolah-olah menunjukkan keberpihakan kepada terlapor. Ia menduga adanya konspirasi yang bertujuan untuk menjatuhkannya secara hukum.
Dengan semakin mendekatnya sidang perdana, ketegangan antara BS, Polres Maros, dan BPN Maros semakin memanas.
Kasus ini diharapkan dapat memberikan kejelasan dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.
Editor : Darwis
