Newszonamerah.id– Simpul Pergerakan Mahasiswa dan Pemuda (SPMP) menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, Jalan Perintis Kemerdekaan, Kota Makassar. Jumat (3/01/2025)
Mereka menuntut transparansi dan keadilan terkait dugaan korupsi yang mencoreng institusi pendidikan.
Aksi ini bermula dari laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI yang mengungkap sejumlah kejanggalan dalam pengelolaan anggaran Dinas Pendidikan Sulsel tahun 2023.
Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Dinas Pendidikan Sulsel mengalokasikan Rp 340.217.620.905,72 untuk belanja peralatan dan mesin dari total Rp 421.128.356.932 anggaran belanja modal.
Namun, alokasi ini diduga tidak sepenuhnya sesuai prosedur.
Pengadaan Mebel Bermasalah
Temuan utama BPK menyoroti pengadaan mebel untuk SMA Negeri yang dikerjakan oleh CV DPU dan CV BNU.
Meja dan kursi yang seharusnya menggunakan kayu kelas I, ternyata hanya memenuhi standar kelas kuat I, kelas awet II, dan mutu II.
Akibatnya, Dinas Pendidikan membayar mebel dengan kualitas di bawah standar senilai Rp 4.586.196.000.
Pembayaran terakhir kepada penyedia, yakni CV DPU sebesar Rp3.586.836.000 dan CV BNU sebesar Rp1.199.232.000 dilakukan masing-masing pada 30 November dan 17 November 2023.
Ironisnya, pembayaran tetap dilakukan meski barang yang diterima tidak sesuai spesifikasi kontrak.
Aturan Pengadaan Barang Melanggar /Jasa
Kondisi ini melanggar Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang telah diubah dengan Perpres No. 12 Tahun 2021.
Aturan tersebut mewajibkan semua pengadaan memenuhi aspek kualitas, kuantitas, waktu, biaya, lokasi, dan penyedia yang tepat.
Tuntutan SPMP
